INFO INSA Media Internal Perkumpulan INSA - INSA Apresiasi Pemerintah Atas Kebijakan Insentif - DPP INSA
←
→
Page content transcription
If your browser does not render page correctly, please read the page content below
INFO INSA
Media Internal Perkumpulan INSA
Antisipasi Dampak Covid-19
INSA Apresiasi Pemerintah
Atas Kebijakan Insentif
Fiskal
EDISI 55/IV/APRIL/2020
www.dppinsa.com dppinsa dpp.insa
JENDELA INFO INSA
INDEX
3
INSA Apresiasi Pemerintah Atas
Terbitnya PMK No.44 Tahun
2020.
INSA Dukung Kebijakan
6 Pemerintah Larang Mudik pada
Idul Fitri 1441.
Lawan Covid-19, INSA Galang
8 Dana Untuk Pengadaan Alat
Pelindung Diri.
Bantu Pelayaran, Hubla
11 Relaksasi Masa Berlaku
Statutory Kapal Indonesia
INSA Bahu Membahu Lawan
Dampak Wabah Covid-19
REDAKSI JAKARTA— Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO)
Tedros Adhanom Gehebreyesus me-release sekaligus mengingatkan
kembali bahwa perkembangan pandemik Covid-19 di seluruh dunia
PENANGGUNG JAWAB saat ini masih jauh dari kata berakhir.
Dewan Pengurus Harian Bahkan dia menyerukan agar warga dunia bersatu untuk membentuk
Indonesian National Shipowners’ Association solidaritas global sebagai upaya mencegah gelombang dua pandemik
(DPH INSA) Covid-19. Sebab, virus ini tidak akan bisa dikalahkan jika kita tidak
bersatu. “Solidaritas, solidaritas, solidaritas. Kami akan mengatakan
itu setiap hari," ujarnya.
PENERBIT
Seruan WHO tersebut seakan memberikan sinyal bahwa semua
pihak harus siap terhadap kemungkinan Covid-19 akan memberikan
dampak yang relatif Panjang terhadap kelangsungan usaha, tidak
terkecuali usaha angkutan laut nasional.
Kegiatan operasional kapal saat ini banyak hambatan akibat sejumlah
daerah bahkan negara melakukan perubahan kebijakan. Belum lagi
biaya operasional, juga meningkat secara signifikan. Padahal saat ini,
ALAMAT permintaan pengiriman barang melalui kapal diperkirakan turun
hingga 70%.
Wisma BSG Lantai 3A #M 04 - 05
Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat -10160 Buletin INSA Edisi 55 Bulan April 2020 ini menyajikan laporan tentang
Jakarta, Indonesia berbagai upaya INSA dalam membantu anggotanya untuk
menghadapi dampak wabah Covid-19 dan yang terpenting adalah
mengapresiasi Pemerintah atas insentif fiskal yang diberikan kepada
Phone: +62 21 3514348 industri angkutan laut.
Fax: +62 21 3514347
Email: sekretariat@dppinsa.com Selain itu, INSA mengajak anggotanya agar proaktif terhadap
penyebaran wabah Covid-19 di seluruh Indonesia serta menggalang
Buletin Ini dapat diakses melalui solidaritas untuk pengadaan APD (Alat Pelindung Diri) yang nantinya
website DPP INSA. akan diserahkan kepada Rumah Sakit guna menghadapi Covid-19.
Sebab, INSA yakin dan percaya, hanya dengan cara bekerja sama
dan bahu-membahu antarsektor, kelangsungan usaha sektor
ekonomi akan dapat bertahan. (*)
www.dppinsa.com dppinsa dpp.insa
2
Indonesian National Shipowners’ Association
UTAMA INFO INSA
INSA Apresiasi Pemerintah Atas
Terbitnya PMK No.44 Tahun 2020
JAKARTA—Indonesian National Sementara itu, insentif Pembebasan PPh Permohonan Pemberian Insentif Bebas
Shipowners’ Association (INSA) pasal 22 Impor dan Pengembalian Pajak PPh Pasal 21 bagi Pelaut
mengapresiasi Pemerintah yang telah Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN Indonesia untuk Cegah Dampak Covid 19
memperluas sektor usaha yang diberikan kepada 431 perusahaan, yang intinya meminta Pemerintah untuk
memperoleh insentif PPh pasal 21 termasuk industri kapal. Sedangkan memberikan insentif Bebas Pajak PPh
Ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh fasilitas penguranan angsuran PPh pasal Pasal 21 bagi Pelaut Indonesia yang
pasal 22 Impor dan Pengembalian 25 diberikan kepada 846 perusahaan, bekerja pada perusahaan angkutan laut.
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN termasuk berbagai jasa angkutan laut.
dan fasilitas pengurangan angsuran PPh Sebelumnya dalam PMK Nomor
pasal 25 sehingga sektor jasa angkutan Ketua Umum INSA Sugiman Layanto 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak
laut termasuk yang memperoleh insentif mengatakan ketiga insentif tersebut (PPh untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19
tersebut. pasal 21 Ditanggung Pemerintah, sudah ada ketentuan relaksasi pajak
Pembebasan PPh pasal 22 Impor dan kepada 19 sektor manufaktur atau
Perluasan sektor usaha yang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan pengolahan yang dianggap paling
mendapatkan insentif tersebut telah Pembayaran PPN dan fasilitas terdampak Covid-19.
ditetapkan melalui Peraturan Menteri pengurangan angsuran PPh pasal 25)
Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 akan membantu sektor usaha angkutan Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan
yang mulai berlaku pada tanggal 27 April laut untuk menghadapi dampak wabah deployment system aplikasi online terkait
2020. Covid-19. sektor penerima insentif tersebut,
sehingga dapat diakses oleh wajib pajak
Insentif tersebut diberikan Pemerintah “Kami sampaikan terima kasih kepada untuk menyampaikan pemberitahuan
dalam rangka mengurangi beban ekonomi Pemerintah yang telah merespon usulan atau memperoleh surat keterangan yang
para wajib pajak akibat wabah Covid-19 INSA agar sektor angkutan laut diperlukan sebagai syarat untuk
dan berlaku pada masa pajak bulan April memperoleh insentif,” katanya. mendapatkan insentif pajak tersebut,
2020 sampai dengan bulan September mulai pada tanggal 2 Mei 2020 ini.
2020. Menurut dia, insentif itu sesuai dengan
surat INSA No. DPP-SRT-IV/20/012 Sebagai informasi, pemenuhan
Insentif PPh pasal 21 Ditanggung tertanggal 01 April 2020 perihal Mohon persyaratan insentif pajak secara online
Pemerintah diberikan kepada karyawan Berikan Insentif Fiskal bagi Usaha dilakukan dengan login pada
yang bekerja pada 1.062 perusahaan, Angkutan Laut Sesuai dengan Permenkeu www.pajak.go.id dan menyampaikan
termasuk perusahaan angkutan laut. No.23/PMK.03 tahun 2020 yang ditujukan pemberitahuan atau pengajuan surat
"Insentif itu untuk karyawan yang kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani keterangan yang tersedia pada
berpenghasilan Rp 200 juta per tahun,“ Indrawati dan Surat INSA No. DPP-SRT- menu Layanan – Info KSWP – Profil
tulis Release Ditjen Pajak. IV/20/021 tertanggal 09 April 2020 perihal Pemenuhan Kewajiban Saya. (*)
3
Indonesian National Shipowners’ Association
UTAMA INFO INSA
INSA Tunggu Relaksasi Pelabuhan
dan Jasa Klasifikasi (Discount Tarif)
JAKARTA—Wabah Covid-19 telah Hulu Energi perihal Permohonan
menekan ekonomi global, tidak terkecuali Menunda Permintaan Negosiasi Harga
Indonesia, khususnya sektor angkutan Sewa Kapal oleh anak usaha PT
laut. Oleh karena itu, INSA mengharapkan Pertamina Hulu Energi (PHE).
relaksasi kebijakan, termasuk relaksasi
kebijakan jasa kepelabuhan dan klasifikasi Melalui surat tersebut, INSA meminta
guna menghadapi dampak Covid-19. kepada PHE selaku salah satu
Kontraktortor Kontrak Kerja Sama (K3S)
Insentif Moneter untuk menunda proses negosiasi yang
diminta oleh anak usaha PT PHE dan/atau
Menurut INSA, jika kondisi abnormal saat mengevaluasinya sehingga tidak
ini dibiarkan, maka kemampuan memperburuk kondisi atau jalinan kerja
perusahaan pelayaran nasional untuk sama.
membayar kewajibannya kepada
perbankan akan menurun sehingga Relaksasi Jasa Kepelabuhanan
potensi terjadinya peningkatan kredit
macet atau Non Performing Loan (NPL) Melalui surat bernomor DPP-SRT-
menjadi sangat tinggi. IV/20/026 tertanggal 14 April 2020 perihal
Permohonan Penurunan Tarif Pelabuhan
Melalui surat bernomor DPP-SRT- dalam Rangka Dukung Program Peme-
III/20/011 tertanggal 24 Maret 2020 perihal rintah Antisipasi Dampa Wabah Covid-19
Permohonan Dukungan Melawan Wabah yang ditujukan kepada Direktur Utama PT
COVID-19 dari Usaha Sektor Angkutan Pelindo I (Persero), PT Pelindo II (Persero),
Laut yang ditujukan kepada Menteri PT Pelindo IIII (Persero) dan PT Pelindo IV
Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua (Persero), INSA meminta kepada BUMN
Dewan Komisioner Otoritas Jasa tersebut untuk menurunkan tarif-tarif
Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, INSA kepelabuhanan sebesar 30% dengan jenis
meminta Pemerintah untuk memberikan dan golongan tarif sebagaimana diatur Pemerintah untuk memperlonggar
stimulus moneter berupa: berdasarkan Peraturan Menteri kebijakannya dalam hal pelaksanaan
Perhubungan No. 17 tahun 2017 tentang survey kapal berbendera Indonesia yang
• Penghapusan pembayaran bunga bank Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme berada di luar negeri dengan melimpahkan
bagi perusahaan pelayaran selama Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan. kewenangan survey kepada badan
enam bulan. klasifikasi anggota IACS (International
Adapun golongan tarif yang diminta Association of Classification Societies)
• Penundaan pembayaran kewajiban diturunkan adalah tarif jasa kapal yang yang diakui pemerintah.
perusahaan pelayaran terhadap meliputi tarif jasa labuh, tarif pelayanan jasa
perbankan selama enam bulan. pemanduan, tarif pelayanan jasa Dasar pertimbangannya adalah saat ini
penundaan, tarif pelayanan jasa tambat, setiap negara yang terkena dampak
tarif pelayanan jasa penggunaan alur- Covid-19 telah memperketat setiap orang
Kebijaksanaan SKK Migas pelayaran dan tarif pelayanan jasa kepil luar yang akan memasuki negaranya,
(mooring services). tidak terkecuali WNI yang memasuki
Melalui surat bernomor DPP-SRT- negara yang dilanda Covid-19 diharuskan
IV/20/020 tertanggal 10 April 2020 perihal Begitu juga penurunan pada tarif jasa melaksanakan karantina selama 14 hari
Bantuan Untuk Mendukung Usaha barang yang mencakup tarif jasa barang di negara tujuan tersebut.
Pelayaran Nasional Bertahan dari Dampak umum di terminal serbaguna (multi purpose
Covid-19 yang ditujukan kepada Kepala terminal), tarif pelayanan jasa peti kemas di Selain itu, INSA juga meminta PT Biro
SKKMigas (Satuan Kerja Khusus terminal peti kemas, tarif pelayanan jasa Klasifikasi Indonesia untuk menurunkan
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Barang curah cair/gas di terminal curah tarif klasifikasi kapal sebesar 30% dari
dan Gas Bumi), INSA meminta cair/gas, tarif pelayanan jasa curah kering tarif normal. Biaya-biaya tersebut
kebijaksanaan SKK Migas dengan semua di terminal curah kering, tarif pelayanan mencakup biaya statutory kapal
K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) jasa kendaraan di Terminal kendaraan (car berbendera Indonesia, baik kapal di dalam
untuk dapat membantu usaha pelayaran terminal), tarif pelayanan jasa bongkar maupun luar negeri, menurunkan biaya
agar dapat survive karena industri lepas muat barang di terminal terapung, tarif transportasi surveyor dari dan ke kapal,
pantai tetap membutuhkan kegiatan pelayanan jasa peti kemas di Terminal membuat term pembayaran yang lebih
angkutan laut sebagai pendukung logistik daratan (dry port), tarif pelayanan bongkar friendly dan sesuai dengan situasi
dalam kegiatan offshore Indonesia. muat kendaraan dan barang secara Ro-Ro pandemi Covid-19.
(Roll On-Roll Off) di terminal Ro-Ro.
Sebelum menyampaikan surat kepada INSA yakin dan percaya, seluruh relaksasi
Kepala SKK Migas, INSA Relaksasi Jasa Klasifikasi. kebijakan tersebut akan mendukung
menyampaikan suratnya No. DPP-SRT-
perusahaan angkutan laut nasional untuk
IV/20/015 tertanggal 05 April 2020 Sedangkan berkaitan dengan jasa mempertahankan kelangsungan usahanya
kepada Pj.Direktur Utama PT Pertamina. klasifikasi kapal, INSA meminta di tengah wabah Covid-19. (*)
4
Indonesian National Shipowners’ Association
UTAMA INFO INSA
INSA Ajak Anggotanya Untuk Proaktif
Mencegah Penyebaran Wabah Covid-19
JAKARTA—Pada 14 April 2020, INSA
menerbitkan surat kepada anggota untuk
merespon berlakunya Peraturan Menteri
Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun
2020 tentang Pedoman Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 serta Peraturan Gubemur
DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan PSBB dalam rangka
menanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta.
Di dalam surat bernomor DPP -SRT-
IV/20/025 tertanggal 14 April 2020 perihal
Pengecualian Peliburan Tempat kerja dan
Pencegahan Penyebaran Covid-19,
INSA mengatakan bahwa mengacu pada
peraturan tersebut, terdapat pengecualian
peliburan tempat kerja yaitu terkait bidang
pertahanan dan Keamanan, ketertiban
umum, kebutuhan pangan, bahan bakar
minyak dan gas, Kesehatan,
perekonomian, keuangan, komunikasi,
industri, distribusi, logistik dan kebutuhan
dasar lainnya.
Menurut INSA, perusahaan pelayaran
anggota INSA merupakan bagian dan
bidang distribusi dan logistik untuk
menunjang angkutan bahan kebutuhan
pokok/pangan, penunjang bidang
komoditas energi, penunjang bidang
lepas pantai (offshore), angkutan bahan
bakar minyak dan gas, penunjang
angkutan penumpang/barang lainnya INSA juga meminta anggota INSA untuk dengan sabun atau penggunaan
sehingga termasuk bidang yang menerapkan protokol pencegahan hand sanitizer;
dikecualikan dalam peraturan tersebut. penyebaran COVID-19 di tempat kerja 7. Mewajibkan penggunaan masker
dengan cara: sejak meninggalkan rumah hingga
Meski demikian, untuk mencegah Covid- kembali ke rumah:
19, INSA mengimbau anggotanya untuk 1. Memastikan tempat kerja selalu dalam 8. Memastikan dilakukannya physical
memperhatikan kewajibannya dengan keadaan bersih dan higienis, distancing paling sedikit dalam
tetap melakukan pembatasan interaksi 2. Memiliki kerjasama operasional rentang 1 (satu) meter;
dalam aktivitas kerja seperti bekerja perlindungan kesehatan dan pencegahan 9. Mengimbau seluruh karyawan dan
dengan jumlah minimum karyawan, COVID- 19 dengan fasilitasi pelayanan personel bersangkutan mengenai
terutama pembatasan melakukan kesehatan terdekat untuk tindakan upaya-upaya pencegahan COVID-
kegiatan di tempat kerja bagi karyawan darurat; 19 di wilayah tempat kerja
yang mempunyai penyakit bawaan 3. Menyediakan vitamin dan nutrisi
dan/atau kondisi yang dapat berakibat tambahan untuk meningkatkan imunitas Sementara itu, dalam hal ditemukan
fatal apabila karyawan tersebut terpapar pekerja yang tetap bekerja, karyawan perusahaan anggota INSA
Corona Virus Disease (COVID-19), antara 4. Melakukan disinfeksi berkala pada lantai, berstatus sebagai Pasien Dalam
lain karyawan dengan riwayat Kesehatan: dinding dan perangkat yang ada pada Pengawasan (PDP), perusahaan wajib
bangunan tempat kerja, menghentikan aktivitas kerja minimal 14
- Penderita tekanan darah tinggi 5. Melakukan deteksi dan pemantauan (empat belas) hari kerja atau hingga
- Pengidap penyakit jantung suhu tubuh personil yang memasuki evakuasi dan penyemprotan disinfektan
- Pengidap diabetes Penderita penyakit wilayah tempat kerja agar tidak melebihi di seluruh tempat, fasilitas dan peralatan
paru-paru batas suhu normal tubuh, kerja, hingga pemeriksaan kesehatan
- Penderita kanker 6. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang dan isolasi tenaga kerja yang pernah
- Ibu Hamil memadai dan mudah untuk diakses serta kontak fisik dengan PDP tersebut selesai
- Usia lebih dan 60 (enam puluh) tahun membudayakan kegiatan cuci tangan dilakukan. (*)
5
Indonesian National Shipowners’ Association
UTAMA INFO INSA
INSA Dukung Kebijakan Pemerintah
Larang Mudik pada Idul Fitri 1441
JAKARTA—Terhitung mulai hari ini, Jumat (24/4/2020) “Larangan Mudik tahun 2020 untuk transportasi laut berlaku
pukul 00.00 WIB, pemerintah memutuskan melarang untuk semua kapal penumpang mulai tanggal 24 April 2020
kegiatan mudik pada perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah tahun sampai dengan 31 Mei 2020,” ujar Direktur Lalu Lintas dan
2020. Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko.
Dasar hukum terkait keputusan itu pun sudah terbit, yaitu Larangan penggunaan sarana transportasi laut termasuk
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 pengoperasian kapal penumpang yang melayani
tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul untuk pelayaran mudik dalam satu wilayah
Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka propinsi/kabupaten/kecamatan dimana Pemerintah Daerah
Pencegahan Penyebaran COVID-19. menerapkan PSBB, dan atau pelayaran antar
propinsi/ kabupaten/kecamatan dimana
Aturan tersebut ditandatangani
oleh Menteri Perhubungan
Ad Interim Jenderal TNI (Purn)
Luhut Binsar Pandjaitan pada
Kamis (23/4/2020). "Peraturan
Menteri ini berlaku mulai
Jangan salah satu Pemerintah Daerah
Pelabuhan asal/singgah/ tujuan
menerapkan PSBB.
INSA sangat mendukung
kebijakan Pemerintah guna
Mudik!!
pada tanggal diundangkan," mencegah wabah Covid-19
demikian bunyi Pasal 28 semakin menyebar. Ketua Umum
aturan tersebut. INSA Sugiman Layanto
mengatakan larangan mudik
Juru Bicara Kementerian itu penting dilakukan guna
Perhubungan Adita Irawati menghambat penyebaran
menyatakan Permenhub itu Covid-19. “Kami mendukung
diterbitkan dalam rangka kebijakan tersebut,” katanya.
pencegahan penyebaran
virus corona atau Covid-19 INSA telah menyampaikan
di Indonesia, utamanya kebijakan larangan mudik ini
untuk menindaklanjuti kepada seluruh anggota INSA
perintah Presiden Jokowi di Indonesia dan mengajak
mengenai larangan anggota INSA untuk
mudik. mematuhinya. “Kita akan ikuti
keputusan Pemerintah
Dia menjelaskan Yang melarang mudik
pengaturan larangan Pada angkutan Lebaran
mudik tersebut berupa tahun ini,” katanya.
larangan sementara
penggunaan sarana Sementara itu,
transportasi untuk kegiatan PT Pelayaran Nasional
mudik pada masa angkutan Indonesia (Persero) atau Pelni
lebaran 2020 yang berlaku meniadakan angkutan penumpang
untuk transportasi darat, laut, sejak 24 April hingga 8 Juni.
udara dan perkeretaapian, Perusahaan sudah tidak menjual
khususnya untuk kendaraan tiket kepada calon penumpang
pribadi maupun kendaraan umum mulai Jumat (24/4/2020).
yang membawa penumpang.
PT Pelni tengah berkoordinasi
Dia menambahkan, larangan penggunaan dengan Kementerian Perhubungan
transportasi berlaku untuk kendaraan yang untuk mengatur trayek kapal supaya dapat
keluar masuk di wilayah-wilayah seperti wilayah berjalan secara maksimal. Pada saat yang bersamaan,
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), wilayah zona PT Pelni juga menyiapkan seluruh kapal penumpangnya
merah penyebaran Covid-19, dan di wilayah aglomerasi untuk melayani kegiatan angkutan logistik.
yang telah ditetapkan PSBB, seperti misalnya Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Saat ini sekitar 50 persen kapal angkutan penumpang milik
PT Pelni memiliki ruang untuk mengangkut kontainer dan
Di sub sektor Transportasi Laut, Permenhub 25 tahun 2020 kendaraan. Manajemen PT Pelni akan memaksimalkan
mengatur larangan penggunaan sarana transportasi laut ruang-ruang tersebut agar pemenuhan kebutuhan logistik
untuk kegiatan mudik pada masa angkutan lebaran tahun dapat terjaga, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur
2020. (KTI). (*)
6
Indonesian National Shipowners’ Association
UTAMA INFO INSA
Sukseskan Permendag No.40 tahun 2020,
INSA Minta Perbaikan Kebijakan Pajak
JAKARTA— Pemerintah menerbitkan
Peraturan Menteri Perdagangan PASAL-PASAL PENTING PERMENDAG NO.40 TAHUN 2020
(Permendag) No. 40 Tahun 2020 tentang
Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Pasal 1 ayat 5: Angkutan laut nasional adalah angkutan laut yang dimiliki atau disewa oleh
Nasional dan Asuransi Nasional untuk perusahaan angkutan laut nasional dalam bentuk bare boat, time charter, voyage charter,
contract of affreightment atau kontrak sewa kapal lainnya.
Ekspor dan Impor Barang Tertentu
tertanggal 1 April 2020. Pasal 2 ayat 1: Eksportir yang mengekspor batu bara dan/atau CPO wajib menggunakan
angkutan laut nasional dan asuransi nasional.
Permendag tersebut menggantikan
Permendag No. 82 Tahun 2017 yang Pasal 2 ayat 2: Importir yang mengimpor beras dan/atau barang untuk pengadaan barang
telah beberapa kali diubah yakni dengan pemerintah wajib menggunakan angkutan laut nasional dan asuransi nasional.
Permendag No.48 tahun 2018 dan
Permendag No.80 tahun 2019. Pasal 3 ayat 1: Kewajiban penggunaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada
pasal 2 ayat 1 berlaku untuk eksportir yang mengekspor batu bara dan/atau CPO menggunakan
angkutan laut dengan kapasitas angkut sampai dengan 15.000 deadweight tonnage.
Menurut INSA, jika aturan itu dijalankan
sejak 2018, dampak ekonominya sangat Pasal 3 ayat 2: Kewajiban penggunaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada
besar. Sebagai gambaran, dengan pasal 2 ayat 2 berlaku untuk importir yang mengimpor beras batu bara dan/atau barang untuk
ekspor batu bara sebesar 371 juta ton pengadaan pemerintah menggunakan angkutan laut dengan kapasitas angkut sampai dengan
pada 2018 dan rata-rata freight US$10 15.000 deadweight tonnage.
dollar per ton, potensi devisa negara
mencapai US$3,7 miliar dengan potensi Pasal 4 ayat 1: Angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pasal 3 diselenggarakan oleh
perusahaan angkutan laut nasional
penerimaan pajak US$150 juta.
Sejak awal, Indonesian National
Shipowners’ Association (INSA) tidak Meskipun demikian, INSA menilai masih sulit 2,64% tanpa adanya kewajiban memiliki
mempersoalkan Permendag No. 82 bagi perusahaan angkutan laut nasional untuk BUT (Badan Usaha Tetap).
tahun 2017 bahkan mendorong dapat bersaing dengan angkutan laut yang
Pemerintah untuk menerapkannya diselenggarakan oleh perusahaan asing. Hal Hanya saja, sejak diusulkan oleh INSA pada
secara konsekuen. Apalagi ini bagian ini dikarenakan beban pajak yang ditanggung saat Permendag No.80 tahun 2017 baru
dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-15. perusahaan angkutan laut nasional yang jauh terbit hingga adanya Permendag No.40
lebih tinggi dibandingkan asing. tahun 2020 yang merupakan Permendag
Kini, INSA juga mendukung Permendag pengganti, Pemerintah belum siap
No. 40 tahun 2020 diberlakukan mulai 1 Sebab, selama ini, perusahaan angkutan laut mengubah kebijakan perpajakan terhadap
Mei 2020. Sejumlah pasal harus menjadi asing tidak dibebani PPN atau PPh usaha angkutan ekspor dan impor Indonesia.
perhatian. Pertama, kegiatan angkutan dikarenakan transaksi logistik dilakukan di
laut ekspor atas komoditas batu bara dan luar negeri. Sedangkan angkutan laut Himbauan
crude palm oil (CPO) serta impor beras nasional yang melaksanakan kegiatan
atau barang pengadaan pemerintah wajib angkutan laut ekspor dibebani PPN dan PPh. Sementara itu, INSA mengimbau Pemerintah
menggunakan angkutan laut nasional agar memperbaiki website inatrade
mulai 1 Mei 2020 dengan kapasitas Menurut INSA, PPN atas jasa angkutan laut disesuaikan dengan Permendag No.40 tahun
angkut maksimum 15.000 Dead Weight luar negeri Indonesia seyogyanya 2020. Sebab, sampai akhir April, mekanisme
Tonnage (DWT) sesuai pasal 3. memperoleh fasilitas bebas sebagaimana untuk mendaftarkan kapal asing yang akan
diatur berdasarkan PMK No.32 tahun 2019. digunakan untuk mengangkut CPO sesuai
Kedua, angkutan laut nasional yang Namun, PMK tersebut memberikan dua Permendag No.40 tahun 2020 di inatrade
dimaksud di dalam Permendag itu adalah syarat formal bukti adanya perjanjian tertulis belum ada menunya.
angkutan laut yang dimiliki atau disewa dan pembayaran yang sah dari penerima
oleh perusahaan angkutan laut nasional ekspor kepada pelaku ekspor. Permendag No.40 tahun 2020 tersebut
dalam bentuk bare boat, time charter, efektif berlaku mulai 1 Mei 2020. Akan tetapi
voyage charter, contract of affreightment Kedua syarat formal itu sulit dipenuhi menu pendaftaran kapal untuk kegiatan
atau kontrak sewa kapal lainnya dan perusahaan angkutan laut karena hal itu angkutan ekspor batubara dan CPO pada
diselenggarakan oleh perusahaan adalah domain pemilik barang sehingga INSA website inatrade belum tersedia sehingga
angkutan laut nasional sesuai pasal 1. mengusulkan agar PMK tersebut direvisi dikuatirkan akan menimbulkan gangguan
dimana terhadap perusahaan angkutan laut ekspor.
Ketiga, angkutan laut nasional tersebut yang melaksanakan angkutan ekspor,
diselenggarakan oleh perusahaan memperoleh fasilitas bebas PPN tanpa Untuk mengantisipasinya, INSA
angkutan laut nasional sesuai pasal 4. adanya kedua syarat formal tersebut. mengharapkan agar menu pendaftaran kapal
segera dimasukkan ke dalam inatrade.
INSA optimistis dapat menyediakan kapal Di sisi lain, agar lebih kompetitif, INSA Karena jika belum ada pada saat Permendag
yang dibutuhkan untuk memperlancar mengusulkan agar PPh atas jasa sewa kapal diberlakukan, penyediaan kapal yang
arus ekspor batubara, CPO maupun asing diubah dari PPh 26 dengan rentang mengangkut CPO dan batubara ke luar
impor beras. 0%, atau 20% menjadi PPh 15 sebesar negeri, akan mengalami kendala. (*)
7
Indonesian National Shipowners’ Association
INFORMASI INFO INSA
Lawan Covid-19, INSA Galang Dana
Untuk Pengadaan Alat Pelindung Diri
JAKARTA—Untuk mendukung Gerakan
Melawan Covid-19 di Indonesia, SUKA
RELA WAG TWC INSA, RAVINO, PAN
UNION Shipping & Pengurus DPP INSA
(Indonesian National Shipowners’
Association) bergandengan tangan
untuk menggalang dana kemanusiaan
yang nantinya untuk mendukung
pengadaan APD (Alat Pelindung Diri).
APB tersebut nantinya akan diserahkan
kepada para pekerja medis yang bekerja
di sejumlah Rumah Sakit di Indonesia
untuk dimanfaatkan dalam rangka Di sisi lain, jajaran Pengurus INSA Menurut dia, untuk mencegah
merawat penderita wabah Covid 19. (Indonesian National Shipowners’ penyebaran wabah Covid-19 melalui
Association) Cabang Belitung pelabuhan laut, semua pihak harus bisa
Sejauh ini sudah tekumpul dana sebesar menyerahkan 6 (enam) bilik chamber bekerja sama, baik pemilik kapal,
Rp 467.500.019 dan Sing Dollar 5.100 ke Kesyahbandaraan dan Otoritas pengguna jasa pelabuhan, kru kapal,
dan US Dollar 3.500. Sumbangan Pelabuhan (KSOP) Tanjung Pandan, regulator di darat, operator pelabuhan
tersebut terhimpun dari donatur Bangka Belitung. bahkan masyarakat yang berada di
perorangan dan sejumlah sekitar pelabuhan.
badan/perusahaan di dalam negeri Keenam bilik tersebut disumbangkan
maupun luar negeri. INSA untuk membantu KSOP dalam Dia mengharapkan 6 (enam) bilik
“Kami sangat mengapresiasi dan mencegah penyebaran wabah Covid- chamber tersebut dimanfaatkan untuk
berterima kasih atas kontribusi rekan- 19 di daerah tersebut. “Ini bentuk memberikan rasa nyaman kepada
rekan anggota dan pengurus INSA, Suka dukungan kami kepada Pemerintah pekerja dan pengguna jasa Pelabuhan
Rela WAG TWC INSA, Ravino dan PAN untuk mencegah wabah Covid-19,” kata sehingga kegiatan kepelabuhanan dapat
Union Shipping,” kata Siana A. Surya, Ketua DPC INSA Belitung Irwan berjalan lancar dalam mendukung
Bendahara Umum INSA. Santoso. kegiatan logistik melalui laut. (*)
INFORMASI INFO INSA
INSA Terbitkan Surat ke Anggota Terkait
Adanya Kebijakan Negosiasi Tarif Sewa
JAKARTA—Guna merespon keluhan 2015-2017 dan memahami masih banyak evaluasi kembali atas proses negosiasi
anggota INSA sehubungan dengan yang mengalami kesulitan operasional. yang hendak dilakukan.
adanya permintaan negosiasi tarif sewa
kapal, khususnya kapal offshore, INSA Selain itu, pelemahan Rupiah terhadap USD Kedua meminta kepada para anggota
menerbitkan surat kepada anggota dari Rp13.000-an per USD hingga INSA untuk menghitung kembali dengan
No.DPP-SRT-IV/20/014 tertanggal 3 April mendekati Rp16.000 per USD saat ini dapat cermat atas biaya-biaya operasional
2020 perihal Kebijakan Terkait Negosiasi memperburuk usaha para anggota dengan perusahaan guna memastikan bahwa
Tarif Sewa Kapal. pinjaman (Loan) dalam bentuk USD serta harga sewa yang diberikan kepada
pembelian sparepart dari manufacturer pelanggan dapat mempertahankan
Surat itu diterbitkan setelah mencermati berbentuk USD, sehingga akan keberlangsungan operasi perusahaan
apa yang terjadi pada tahun 2015 meningkatkan komponen biaya operasional. dengan tetap menjaga standar kemanan
dimana harga minyak dunia turun ke dan keselamatan (safety) yang berlaku.
level USD 28/barrel yang diikuti Kemudian INSA juga memahami adanya
banyaknya terminasi dan negosiasi ulang kenaikan biaya operasional perusahaan Ketiga mengharapkan seluruh anggota
untuk menurunkan harga sewa kapal karena kenaikan harga barang-barang dan INSA, khususnya bidang offshore dapat
hingga 70% dan harga ini berlangsung logistik, dengan tetap harus berkoordinasi kepada DPP INSA secara
hingga sekarang karena tidak terjadi mempertahankan tingkat keamanan dan bersama-sama untuk menyelesaikan
kenaikan harga sewa kapal disaat harga keselamatan (safety) yang tinggi yang masalah ini guna menjaga persaingan yang
minyak dunia kembali membaik menjadi diperbutuk dengan dampak wabah Covid-19. sehat dan kelangsungan usaha serta
USD 45 per barrel di tahun 2016, USD kondusifitas industri pelayaran.
50 per barrel di tahun 2017, dan USD 64 Terhadap persoalan-persoalan tersebut,
per barrel di tahun 2018-2019. INSA menyampaikan kepada anggota INSA: Keempat, DPP INSA akan selalu
menginformasikan kembali apabila ada
INSA juga mencermati hampir seluruh Pertama, INSA telah menyurati PT perkembangan terbaru (update) terkait
anggota INSA telah melakukan Pertamina Hulu Energi dan pihak terkait dengan isu-isu negosiasi tarif sewa kapal di
restrukturisasi atas pinjaman periode lainnya untuk meminta penundaan dan Indonesia. (*)
SELAMAT ULANG TAHUN
KEPADA PENGURUS DPP INSA
YANG MERAYAKANNYA PADA BULAN APRIL 2020
• Loren Situmorang Ketua Bidang Perintis 05 April
• Donny Indrasworo Wakil Sekretaris Umum 11 April
• Kahar Chua Ketua Bidang Tug & Barge 14 April
• Yandi Tjendana Anggota Bidang Hukum & Advokasi 16 April
• Jaya Angdika Anggota Bidang Floating Crane 18 April
• Joko Adiatmo Ketua Bidang Pajak, Asuransi, Bea Cukai 18 April
• Nely Layanto Wakil Bendahara Umum 21 April
• Arief Dermawan Wakil Ketua Bidang Pajak, Asuransi, Bea Cukai 24 April
• Stefano Katianda Wakil Ketua Bidang Floating Crane 25 April
• Eldwen Laurenzi Anggota Bidang Organisasi & Anggota 28 April
www.dppinsa.com dppinsa dpp.insa
GALERI INFO INSA
ZOOM MEETING—Ketua Umum INSA Sugiman Layanto dan Wakil Ketua Umum INSA Djoni Sutji mengikuti Annual General Meeting
(AGM) yang ke-45 Federation of ASEAN Shipowners’ Association (FASA) yang dilaksanakan tanggal 24 April 2020 jam 10.00 melalui
jaringan Zoom Us.
ZOOM MEETING—Ketua Umum INSA Sugiman Layanto dan Wakil Ketua Umum INSA Djoni Sutji mengikuti The 25th Interim Meeting
of the ASA (Asian Shipowners’ Association), Ship Insurance and Liability Committee yang dilaksanakan Selasa, 22 April 2020 jam
13.00 melalui jaringan Zoom Us.
www.dppinsa.com dppinsa dpp.insaINFORMASI INFO INSA
Bantu Pelayaran, Hubla Relaksasi Masa
Berlaku Statutory Kapal Indonesia
JAKARTA—Direktorat Jenderal berupa surat pernyataan dari galangan Surat edaran tersebut juga mengatur untuk
Perhubungan Laut mengeluarkan Surat atau dokumen dari Syahbandar setempat sertifikat statutory yang jatuh tempo
Edaran Direktur Jenderal Perhubungan yang menyatakan lokasi kapal berada di maksimum time window dan untuk
Laut Nomor SE.16 Tahun 2020 tentang Negara atau daerah terdampak Covid-19 sertifikat/dokumen Re-Inspection
Perpanjangan Masa Berlaku/Pengukuhan sehingga tidak dapat diakses,” tuturnya. LSA dan Re-Inspection FFA Kapal
Sertifikat Statutori/Re-Inspection Life Berbendera Indonesia yang diterbitkan
Saving Appliance (LSA) serta Re-Inspec- Pemanfaatan teknologi informasi dan oleh Badan Usaha tidak lebih dari tiga
tion Fire Fighting Appliance (FFA) Bagi komunikasi sangat diperlukan. Dispensasi, bulan.
Kapal Berbendera Indonesia Akibat Status perpanjangan ataupun pengukuhan
Keadaan Darurat Bencana Covid-19. Sertifikat Statutori dimana Pejabat Pengaturan kegiatan dan layanan
Pemeriksa Keselamatan Kapal Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia
Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. (PPKK)/Marine Inspector/Recognize tersebut dilaksanakan oleh UPT yang
Sudiono menjelaskan pengaturan kegiatan Organization (RO) tidak dapat melak- menjalankan tugas dan fungsi
dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera sanakan pemeriksaan dikarenakan kapal kesyahbandaran, RO yang melaksanakan
Indonesia dalam surat edaran tersebut berada di Negara atau daerah terdampak kegiatan survey dan sertifikat statutory dan
mencakup beberapa hal, diantaranya Covid-19, maka pemilik kapal/perusahaan/ Badan Usaha yang melaksanakan survey
kegiatan survey dan sertifikasi statutori, ship management wajib melampirkan Re-Inspection LSA serta Re-Inspection
perpanjangan sertifikasi statutori, dan dokumen kepada Unit Pelaksana Teknis FFA Kapal Berbendera Indonesia.
penundaan inspeksi dasar kapal. (UPT) atau RO yang disampaikan melalui
media teknologi informasi dan komunikasi Kendati begitu, pengaturan kegiatan dan
Juga diatur penundaan inspeksi dasar yang tersedia. layanan Sertifikasi Kapal Berbendera
kapal, penundaan survey pembaharuan/ Indonesia tidak berlaku terhadap
special survey/survey tahunan/audit Dokumen Penerbitan sertifikat/dokumen dana
pembaharuan/audit antara, kegiatan Re- jaminan ganti rugi pencemaran minyak
Inspection LSA, dan kegiatan Re- Dia menambahkan sejumlah dokumen secara curah/dana jaminan ganti rugi
Inspection FFA. yang wajib dilampirkan antara lain data pencemaran minyak bahan bakar kapal
kapal, alasan spesifik keperluan (CLC/CLC Bunker), dan penerbitan
“Berkenaan dengan pengaturan kegiatan perpanjangan/ dispensasi/pengukuhan, sertifikat/dokumen dana jaminan ganti rugi
dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera daftar lima pelabuhan terakhir yang penyingkiran kerangka kapal atau wreck
Indonesia akan dilakukan beberapa disinggahi, dan surat pernyataan dari removal. (*)
penyesuaian layanan, salah satunya untuk Nakhoda yang menyatakan kapal dalam
Sertifikasi Statutori yang habis masa kondisi baik untuk berlayar ke pelabuhan
berlakunya sebelum tanggal 29 Mei 2020, berikutnya.
dapat diberikan perpanjangan
(postponement of bottom inspection) tidak
lebih tiga bulan dari berakhirnya masa
berlaku sertifikat dengan persetujuan dari
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq
Direktur Perkapalan dan Kepelautan,” ujar
Capt. Sudiono seperti ditulis
www.beritakapal.com.
Sedangkan untuk Sertifikat Statutori yang
jatuh tempo maksimum time window,
imbuhnya, dapat dilakukan pengukuhan
atau endorsement sertifikat pada
survey/audit tahunan (annual survey)
termasuk survey/audit antara sebelum
tanggal 29 Mei 2020 dapat diberikan
perpanjangan tidak lebih dari tiga bulan
dari jangka waktu maksimal pengukuhan
dengan persetujuan dari Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Cq Direktur Perkapalan
dan Kepelautan.
“Perpanjangan atau pengukuhan untuk
kegiatan intermediate survey, renewal
special survey dan perpanjangan karena
sertifikat statutori berakhir dapat
dilaksanaan sepanjang kondisi galangan
tidak dapat melaksanakan
docking disebabkan status keadaan
darurat Covid-19 dengan dibuktikan
11
Indonesian National Shipowners’ Associationwww.dppinsa.com dppinsa dpp.insa
OPINI INFO INSA
The Current State Of Shipping
By: James Catlin
www.seekingalpha.com
Overview
As I write, the US has just overtaken China for the most reported
cases of Coronavirus. Several US states are on lockdown, and
Source: Data Courtesy VesselsValue
here in California, we are preparing for an indefinite period of time.
Medium-term economic activity will suffer and a short-term global
contraction has already hit with potentially long-term Notice that upward slope to the rate floor since the 2018 bottom.
consequences for the world at large. This has been most pronounced in the smaller classes, which
have less demand elasticity, as opposed to the larger VLCC class.
Adding to this is the crude oil price shock which threatens to halt
production across the globe for all but the most efficient producers Speaking of the VLCC class, notice the drop in rates during the
or state sponsored entities. Coronavirus-induced lockdown in China. This is because
approximately 75% of crude imports are carried on VLCCs,
However, if there is a bright spot in all of this, it is that certain obviously leading to a disproportionate impact on this class. So it
areas of shipping have remained strong, particularly crude was a double whammy for that class with regard to demand
tankers, product tankers, and LPG vessels. My top picks for 2020, elasticity and a key customer shutting down. Surprisingly, and
by the way. speaking to the overall health of the current market, TCE rates
only dipped into the four-digit range for a very brief period during
An even brighter spot, for the risk takers among us, might be this time before rebounding. Two years ago negative rates would
the massive disconnect between stock prices and the reality have been assured during a situation like this.
of ongoing operating revenues for companies participating in
these segments. Seasonal fluctuations will likely still apply, with preparations for
summer driving season and winter heating season bringing
Crude Tankers increased demand and the corresponding expected low points
following those preparations. In that respect the market is
Let's talk about the current obvious winners and what everyone functioning.
wants to discuss - crude tankers.
But external shocks have defined the game recently. Tanker
First, we had a structurally improving market since the attacks started it all. Sanctions exacerbated the situation. Now, a
spring/summer of 2018, which has been largely responsible for sudden oil price shock has led to demand for crude tankers in a
raising the rate floor. couple different ways.
Geopolitical events such as attacks on tankers, sanctions, crude First, demand for crude will increase as opportunistic stockpiling
price wars have kept us bouncing off that floor in dramatic fashion. commences.
Below are two-year charts for the three main classes of crude
tankers.
Source: Clarksons Research
This relationship leads to greater demand for crude tankers
thereby raising rates, evidenced by the chart above. The greater
the price shock, the larger the corresponding move. This one will
likely therefore be significant.
Second is the impact of crude contango on crude tanker demand
as land storage becomes scarce. For more on this, we turn to an
excellent interview with VIE member AdventuresInCapitalism who
updates his followers here.
That pseudonym belongs to Harris Kupperman, CIO and president
of Praetorian Capital. The link below will take you to his must
watch interview regarding the current state of crude tankers.
16
Indonesian National Shipowners’ AssociationOPINI INFO INSA
Here he describes the dynamics of the oil markets, what contango
is and why it will impact crude tankers, and how the markets will
respond over the medium to long run.
Expected Stages
After watching that video, we can now discuss the first part in our
forecast for crude tankers. The near term will likely be supported
through storage demand either through opportunistic stockpiling
on land or through profitable contango trades utilizing floating
storage.
On to part two or the transitional phase. Yes, demand destruction
is a real thing now. But after this indefinite lockdown, we will see
trade normalization with regard to crude demand which will
provide support for a market as the contango trade fades and
land-based storage is filled. Rates could get choppy here, but the
floor should hold.
Finally, our third stage will see complete global normalization
being met with the structural realities of the crude tanker market.
In short, as things get back to normal, and the inelastic nature of
crude demand which is linked to economic activity begins to return
to normal as well, the still improving supply/demand balance
which is projected through 2022 should continue to lead to a
tighter market. This continues to favor that upward sloping rate
floor with higher seasonal rates and more pronounced positive
reactions to external shocks while insulating against negative
ones.
Side Notes
Some speculate there might even be a bit of pent-up demand
unleashed furthering the market at this point, but I do not
subscribe to that notion. As I no longer hold a V-shaped recovery
is likely, any pent-up demand will likely be met with a slow return
to normal in several areas which are crude input intensive
(airlines, cruise ships, car travel to holiday, etc.). So pent up Source: Data Courtesy of VesselsValue - Chart by VIE
demand may exist, but it will only mitigate, not negate, this impact
from this slow return. So, yes, I am taking seemingly bearish Estimates for 2020 will likely be revised downward with regard to
pieces of the puzzle into consideration here. delivered vessels as construction delays in Chinese shipyards
were reported throughout the country. However, it appears S.
Others may wonder about SA overwhelming the market with crude Korean and Japanese yards fared much better. What could help
and how that will impact cargo miles. Yes, it will impact the mitigate high degrees of slippage though is a recent set of
market. But what will also impact the market is the US/China cancellations for scrubber retrofits as owners take advantage of
Phase 1 trade deal, which is not forgotten by any means. In fact, it this high charter rate environment. Many of these retrofits were to
should start kicking into gear right about now. take place in China.
I maintain that crude will be a major part of meeting the base With 2019's high deliveries behind them, the VLCC class has an
energy purchase criteria (an additional $52 billion over two years) exceptionally promising orderbook at just 8%. Long build times for
and therefore the US to China long-haul crude trade which stalled vessels provide a great deal of forward visibility, and given the
during the trade war will reignite just as SA displaces other US lack of contracting lately, we can almost assume a favorable setup
long-haul routes. They will offset but to what degree I am through 2022.
uncertain, as that will have much to do on how much the US can
maintain output given these low prices. In fact, lack of contracting is an understatement.
Update on Friday March 27 from Clarksons - VLCC tanker Serifos
(Ex: Bright Harmony) 309,774 DWT Tanker Built 2009 (In Service)
- Reported voyage charter by BP from USG to CHINA with a
CRUDE cargo of 270,000t at 15,500,000 USD on 26 March 2020.
The first of hopefully many.
Supply Outlook
As supply-side movements have had the most pronounced impact
on tanker fortunes historically, it's good to review just how thin
these current orderbooks are and the lack of newbuilds being
contracted.
Source: VAE
17
Indonesian National Shipowners’ AssociationOPINI INFO INSA
Orders, especially for the capital intensive VLCC class, have fallen A couple quick notes: During the last oil price crash product
off a cliff in Q1. This could be for a variety of reasons, too many to tankers saw 2015 cargo mile demand grow by 7.4% over the
list actually, which is why this might not be an anomaly. Obviously, previous year. During the great recession, product tankers
the more orders remain subdued now the greater the potential of a were the only segment to maintain (even grow) cargo mile
bull market down the road. demand on an annual basis.
In summary: The short-term bull market will find support in storage Short-term bumps will be seen as the US and Latin America
and contango, medium a return to normalization where a brace for the Coronavirus shutdown, leading to demand
structurally improving tanker market should provide for a upward destruction in those regions. That weakness could be hidden
sloping charter rate floor which could be tested, and finally a full by this storage effort and contango play.
return to normal where the VLCC market should see very
acceptable rates without the aid of external shocks. Finally, the A structurally improving environment since the spring/summer
possibility for continued low newbuild orders paving the way for a of 2018 will again provide for an upward sloping rate floor.
supply driven bull run a couple years out.
The supply outlook remains favorable and newbuild contracts
My Strategy: Actively Nibbling. have been kept in check.
Product Tankers In short, the approximate 2% net fleet growth I forecast for
2020 will likely be dwarfed by cargo mile demand gains well
My last public report was on product tankers, so let's not dwell too above that leading to a tighter market.
much here.
My Strategy: Actively Nibbling.
Much like their crude tanker cousins, product tankers will be
seeing some increased activity from this low crude price Container Shipping
environment. Product storage will increase as long as production
surpasses consumption and/or margins remain acceptable. One of the hardest hit segments - but at the onset of the crisis
thought to be the one segment with the largest chance of a
Beyond that, opportunities for contango exist here as well with my snap back rally due to pent-up consumer demand.
eyes on jet fuel which has lately seen a widening between the
front and back months. However, that notion of pent-up demand existed only with
the security of employment.
So, about those acceptable margins - Both gasoline and jet fuel
margins have plunged to their lowest levels in more than a That has now gone out the window with mass layoffs and no
decade. real idea as to when many of these millions will find new jobs.
If anything the situation for container shipping just became
worse over the medium to long run as consumers across the
globe as a whole will have less to spend as their confidence
slides. Consumer confidence is just now responding to the
current situation, but nowhere near 2008 levels. Given the
economic impact we are set to endure, it will get worse and
they will hunker down further.
This isn't to say container shipping is a complete avoid. No, just
be realistic about why rates will likely pull back among classes
that have witnessed relatively smooth sailing as of late.
Further be realistic in this bifurcated market about why I will
slap an even bigger avoid on larger vessels as their niche trade
lane will be decimated.
First, let's get that out of the way for any Euro or Asia focused
investors wondering about who has the biggest presence in
these troubled classes.
Source: CME
Gasoline crack spreads were already in freefall for six weeks
before SA and Russia rocked the market.
Negative crack spreads mean that refineries are operating at a
loss, signaling to refiners to start cutting gasoline and jet fuel
output. Of course, all this plays into longer-term availability of
these products and therefore the contango play.
So, ideally, while the product glut and therefore storage potential
are curbed, the contango play begins to gain momentum to fill the
void. Source: VesselsValue
18
Indonesian National Shipowners’ AssociationOPINI INFO INSA
ULCVs are almost exclusively utilized on the Asia to Europe route.
In my humble estimation Europe appears to be in a less-than-ideal
position to recover from this shock in a timely manner. The
already anemic growth on this trade lane will slow down further
over the medium to long run leading to an even greater than
projected supply/demand imbalance, prolonging the bear market
for these vessels.
One thing over the past few years providing a lifeline to the ULCV
class was forced cascading of smaller vessels as they were
pushed out. But the limit to that was reached mid-2019. We know
that because up till that point cargo mile demand for ULCVs was
growing faster than the trade lane they occupied, indicating they
were gaining at others' expense. But that stopped. Then came this
next trend showing ULCV vessels "Not Underway" growing at a Total Container Trade - Source: VesselsValue
fast clip.
We are already down 6.27% in cargo miles YTD compared to
last year. Remember, the beginning of last year saw tariffs
impacting trade making it a low bar with which to start.
With developed consumer economies now being the focus of the
lockdown, the resulting demand destruction ripple will make its
way through the supply chain.
The structural fallout, unemployment and such will ensure this
will be a long and drawn-out process as the labor market (along
with other macro movers) often takes weeks or even months to
adjust to major moves.
My Strategy: Avoid larger containers. Waiting on common for mid
to smaller container focused companies to possibly pick up the
pieces. But well-covered, double-digit yields in preferred
Source: VesselsValue offerings are tempting.
Compare that to their smaller mid-sized counterparts, the Post- Dry Bulk
Panamax class.
We already had a bearish outlook heading into this year, but the
economic shock brought on by the global lockdown will seal that
deal for 2020.
First off, soaring finished and semi-finished steel inventories held
by Chinese steelmakers, which tripled on the year and S&P
Global Platts estimates could hit 100 million mt by end March,
are set to put the market under immense pressure in April and
May.
It will be a Herculean task for end-user demand in April or even
May to recover to the 2019 average and reduce steel inventories.
Government stimulus packages, no matter how strong, are only
workable when people can work and move in large numbers,
which is impossible while the coronavirus pandemic continues to
Source: VesselsValue spur lockdowns across the world.
Notice the Post-Panamax class is not seeing nearly as much Hopes for stimuli out of China are high, but as Platts notes,
idling and fleet growth has been relatively flat since 2016. "China has pledged to boost 'new infrastructure' in 2020 to
cushion the economic slowdown, but 5G, big data, artificial
The structural fallout is upon the ULCV class with no cascading intelligence, new energy vehicle charging piles and intercity rail
and too young a fleet to hope for retirements just as demand is set transit will consume far less steel than traditional infrastructure
to slow further. projects like airports, highways and railways."
However, the medium to smaller classes which can trade across a In short, Chinese seaborne iron ore demand will continue to face
variety or routes and have a much better supply side outlook are challenges and year end totals will likely continue to tumble away
far better insulated for this sort of situation. from their peak.
But make no mistake, containers are going to take a hit here and it Natural gas prices have tumbled making the gas to coal switch
has started. Even as factories in China come back to life, it could an easy target for authorities wanting to take action with regard
be several weeks before cargo numbers pick up. Meantime, the to social improvement without increasing the economic burden of
widespread movement restrictions across the U.S. are likely to the working class.
reduce orders for goods manufactured in Asia, extending the
slowdown in cargo traffic.
19
Indonesian National Shipowners’ AssociationOPINI INFO INSA
This combination will likely see both coking and thermal coal So what is this doing to cargo miles? Well, though rates might
volumes take a hit. not show it, we have been posting massive gains.
Remember, in 2019 we had the Vale dam collapse which altered
trade flows in Q1 much to the downside. YTD we now find
ourselves down 7.5% from those dismal 2019 levels in terms of
capesize cargo mile demand.
This comes as the capesize class was expected to register 6.4%
fleet growth.
Perhaps the only area to watch will be the mid-sized dry bulk
vessels to see how Phase 1 is really playing out with regard to
the US corn and soy harvest in October and November.
My Strategy: Avoid
LNG
LNG has been hit hard. First, another warmer-than-average
winter in Asia has reduced demand for natural gas in this key
demand epicenter. This elastic demand side component always
presents a wildcard.
Source: Special Thanks To VesselsValue!!!
Second, industry and manufacturing are the other large users of
The completed columns at the top show Q1 percentage gains in
natural gas in that region. With the latest shutdown of those
cargo miles over previous years for large LNG vessels (with
economies demand was again hit.
minor projections for 2020). On the left is Q1 2019 and on the
right is Q1 2020. Metrics include the trailing 12 months, year to
Yes, this sounds horribly bad, but the fact is rates are holding up
date, quarter to date, and month to date.
exceptionally well through all this.
The bottom right shows the supply demand picture and the blue
line represents cargo miles which continues to grow in a healthy
fashion in spite of all this market turmoil.
After explaining it, I think the charts speak for themselves.
What happens when the market returns to normal? "We're
seeing more sell tenders these days due to a combination of
factors like coronavirus and DQT, but this also means that when
demand rebounds, buyers will return to the market to seek spot
cargoes," a Singapore-based LNG trader told Reuters.
What could increasing SA oil production do to US LNG? Again,
long-term contracts dominate the landscape here so not too
much.
Source: Clarksons
The biggest fear here might be the low natural gas prices
The week of March 22 produced rates on average of $53,500 presenting a headwind for FIDs which can impact forward
which shockingly is above last year's point of comparison (week supply much further out. But we'll worry about that in five years.
of March 24) of $48,500.
LNG newbuild programs are largely concentrated outside of
So, the reason behind this is long and complicated, but I will do China, so there will be minimal slippage here compared to other
my best to sum it up. A vast majority of LNG cargoes are locked segments as a result of the Covid-19 outbreak. With only four
in due to long-term contracts. Believe me, if buyers could cancel newbuilds hitting the water so far in 2020, April is a big month
these contracts right now many of them absolutely would, but with 9 deliveries expected. This should give some indication as
they can't. So as these contracts are fulfilled we're seeing to how deliveries are progressing for these more complicated
downward pressure on prices, original buyers reselling cargoes, vessels.
sellers offloading any excess cargoes in the spot market as a
result of force majeure declarations or DQT (downward quantity But with gross fleet additions totaling 6.4% for 2020 and cargo
tolerance) contract clauses, and even opportunistic purchases. demand gains like those above a case can still be made for LNG
rates not only holding their ground but also potentially
Need proof of those purchases at a time like progressing toward the end of 2020, especially if we get some
this? Reuters reported on March 27: help from Mother Nature.
“Total LNG deliveries to Europe are expected to reach nearly 11 It's been tough to remain positive on LNG shipping especially as
million metric tons, a 14% hike from the previous record set in short-term shocks/anomalies batter a multi-year forecast. But I
December, according to IHS Markit, which said the supply push maintain that if (yes I said if) things return to the status quo we
comes as gas demand is collapsing at double digit rates” will see a structurally improved market compared to just 2017 or
2018.
20
Indonesian National Shipowners’ AssociationOPINI INFO INSA
This would mean a normal winter, US/China trade, and a
normalization of natural gas stockpiles (hopefully the end result
of a normal to cold winter).
My Strategy: Excellent opportunities in preferred stocks.
LPG
A welcome headline came on March 25 from Reuters:
China to resume U.S. LPG imports as Beijing waives trade-
war tariff: sources
Source: Data Courtesy VesselsValue - Chart by Value Investor's Edge
With the exemptions, U.S. LPG is subject only to a 1% import
duty, same as rival supplies from the Middle East. Here we can see for the first time that while China has
maintained the cargo quantity imported, cargo miles have
This represents a massive shift which could bring US to China actually dropped. This indicates that those replacements are
long hauls back into the fray just as SA production increases and coming from a shorter distance away.
low prices threatened US LPG export economics.
This shift occurred quite rapidly, highlighting just how fast a
Here I want to revisit a section from a VIE exclusive piece on the major market change can take place along with the
US/China LPG trade from October 2, 2019. corresponding impact on their respective shipping segments.
Below shows the top five destinations in terms of VLGC cargo
quantity.
Source: Data Courtesy VesselsValue - Chart by Value Investor's Edge
Let's put this into some context in terms of the VLGC trade.
Source: Data Courtesy VesselsValue - Chart by Value Investor's Edge
Over the same period cited in the charts above (January 1-
September 26) in 2017, the China to US trade accounted for
Japan has long been projected for flat demand growth. S. Korea, nearly 8% of global VLGC cargo miles and over 4% of total
Indonesia, and India have all shown impressive gains keeping cargo volumes.
demand side volume growth healthy.
So, who has stepped in to fill the void?
But notice that China's demand grew relatively little from 2017 to
2018, with very small improvements projected in 2019. This
Side note: The below chart not only shows the decline out of the
comes in stark contrast to years past.
US, but also models the impact from decreasing Iranian VLGC
cargoes. This was quite a lot for the market to handle.
Source: ShipBrief
Obviously, this stagnant growth is due to the loss of a key LPG
supplier. China has been scrambling to replace the large
Source: Data Courtesy VesselsValue - Chart by Value Investor's Edge
volumes previously imported by the US, and has been
successful, though growth has suffered. As predicted in the 2018 report, the Middle East and Australia
were prime candidates for US LPG substitution. Australia
But as China shifts suppliers, how does this impact shipping? stepped up with a quadrupling of cargo volumes from 2017 to
A better representation for shipping demand comes in the form of 2019.
cargo miles.
21
Indonesian National Shipowners’ AssociationYou can also read
